Program Direktif Menag Tuntas di Aceh

TAHUN 2018 adalah tahun tantangan dan juga tahun yang membanggakan bagi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agam (Kanwil Kemenag) Aceh. Tantangan, karena pada tahun lalu Kanwil Kemenag Aceh harus bekerja ekstra dalam mengarungi ‘badai’ yang dihadapi.

Membanggakan, karena meski kerja di tengah “badai’ persoalan dinamika hukum, namun Kanwil Kemenag dibawah kepemimpinan Drs HM Daud Pakeh, berhasil menuntaskan 11 Program Direktif yang ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

11 program direktif yang dicanangkan menteri pada awal 2018 saat Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama di Jakarta, harus dapat dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi se Indonesia.

Adapun 11 program direktif Menteri Agama, yaitu, e-Government dan layanan online, SAPA (Sarapan Bersama Penyuluh Agama), Netralitas ASN dalam Partai dan Pilkada, SALAM (Silaturrahmi Lembaga Keagamaan), NYANTRI (Magam Siswa/Mahasiswa), NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam, JAMARAH (Jalur Manasik Haji dan Umrah, BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), Bina Kawasan dan Guru Kunjung, MENGAJI (Mengasah Jati Diri) Indonesia serta Halal Indonesia.

Menindaklanjuti intruksi tersebut, Kakanwil Kemenag Aceh HM Daud Pakeh langsung melakukan aksi dengan melakukan safari guna mensosialisasi 11 program direktif Menag sekaligus pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dalam rangka mempercepat relaisasi program program tersebut.

Kakanwil mengingatkan ASN Kemenag Aceh untuk tidak terlibat politik praktis dan tetap netral dalam menghadapi tahun politik. ASN harus netral di tahun politik. Semua pihak harus sadar diri kalau dirinya adalah ASN.

“Pandai-pandailah menempatkan diri di tahun politik, kehadiran kita harus menyejukkan agar terhindar dari memecahkan umat,” ujar Daud Pakeh pada saat ia melakukan pembinaan ASN Kemenag di daerah dan di kantor wilayah.

ASN di jajaran Kementerian Agama untuk bekerja membangun lembaga dengan penuh Integritas dan loyalitas. Bekerjalah dan secara bersama-sama membangun lembaga ini. Karena itu ASN Kemenag harus memiliki integritas dan loyalitas untuk lembaga ini.

Kepada guru secara khusus ia berpesan bahwa sekarang para guru dituntut untuk rajin membaca sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM sang pendidik. Selain itu, guru juga dituntut mampu menguasai IT.

“Rajin membaca, tingkatkan kemampuan diri, apalagi anak-anak kita hari ini sangat cepat mendapatkan informasi melalui teknologi yang berkembang, juga update regulasi, jangan menuntut siswa harus rajin membaca bila gurunya tak suka membaca, karena kita guru adalah model bagi siswanya,” ujar Kakanwil.

Kemenag Aceh juga melaksanakan kegiatan SAPA (Sarapan Bersama Penyuluh Agama) dalam beberapa kegiatan, juga untuk menjawab kendala di lapangan, Kemenag Aceh menyerahkan 193 Android untuk penyuluh agama fungsional di seluruh Kabupaten/Kota untuk kebutuhan kerja di lapangan, memudahkan dan dapat mendokumentasikan setiap kegiatan, dengan demikian penyuluh harus menjadi pengayom dan suluh ditengah umat.

Selanjutnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menggelar Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) di Aceh bersama Pemerhati Pendidikan dan wartawan. Acara berlangsung di salah satu kedai kopi, Banda Aceh, pada Kamis 15 Nopember 2018 lalu.

Dalam Ngopi tersebut, hadir sebagai pembicara, Kakanwil Kemenag Aceh, M Daud Pakeh, Komisi V DPR Aceh, Mohd Alfatah, dan Kadis Pendidikan Aceh, Syaridin dan hadir juga Ketua Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Aceh, IGRA Aceh, PGRI, awak media, pimpinan pondok pesantren, Kepala Madrasah dan pejabat eselon III dan IV di Kanwil Kemenag Aceh.

Kakanwil Kemenag Aceh mengatakan siap bersinergi membantu, mendukung dan bersama sama memajukan pendidikan Aceh, baik itu madrasah maupun sekolah. Sebab fokus dari tujuan pendidikan adalah mendidik anak bangsa.

“Kemenag siap mendukung pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Kerjasama ini telah terjalin dengan baik, seperti bersama-sama menyukseskan program program Kemenag maupun pemerintah Aceh, seperti pentas PAI Nasional, Porseni dan sejumlah agenda lainnya,” ujar Kakanwil.

Baik kementerian atau pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pendidikan anak negeri yang lebih baik. Kemenag Aceh dan beberapa instansi Pemerintah Aceh termasuk Dinas Pendidikan akan selalu berkolaborasi untuk kemajuan Aceh yang bermartabat dan Aceh hebat.

Hal senada ditegaskan Kadis Pendidikan Aceh, Syaridin. Dia juga berkomitmen untuk bersinergi membangun pendidikan Aceh, sehingga tidak perbedaan antara pendidikan Madrasah maupun di sekolah.

“Kami sepakat dengan Kakanwil Kemenag Aceh untuk fokus membangun pendidikan Aceh, tidak membedakan sekolah dan madrasah karena semua anak anak didik tersebut adalah, generasi Aceh,” ujar Syaridin.

Anggota Komisi V DPR Aceh, Mohd Alfatah mengapresiasi sistem dan pelaksanaan pendidikan yang ada di Kementerian Agama, baik tentang penempatan pendidik maupun kedisiplinan. Hal tersebut patut dicontoh oleh Dinas pendidikan.

“Saya mengapresiasi proses belajar mengajar yang ada di madrasah, yang jauh dari unsur politisnya, sehingga pendidik bisa menjalankan tugas dengan baik. Jika dilihat saat ini minat masyarakat terhadap madrasah di Aceh membludak, tidak bisa menampung banyak pelamar.

Mohd Alfatah mengajak semua pihak untuk bersama sama menjaga dan melaksanakan kurikulum Aceh yang dilaunching Plt Gubernur pada malam resepsi Hari Pendidikan Daerah Aceh ke 55, pada 29 September 2018.

Dalam kurikulum tersebut, pendidikan agama di sekolah dalam Provinsi Aceh disetarakan dengan madrasah. Mulai tahun 2019, tidak ada lagi pendidikan agama 2 jam dalam seminggu. Semua jenjang pendidikan sekolah di Aceh akan mengikuti dan menyesuaikan diri dengan madrasah (Quran Hadis, Aqidah Akhlaq, Fiqih, Sejarah Islam dan Bahasa Arab).

Pelaksanan dan pembinaan ini tentunya akan menjadi tanggung jawab Kemenag sesuai PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Disinilah Kemenag dan Dinas Pendidikan harus terus meningkatkan sinergitas. Sehingga keseimbangan antara pendidikan umum dan agama akan dapat dicapai baik di sekolah maupun madrasah.

“Hari ini kita harus akui Kementerian Agama memiliki peran penting membantu dinas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Aceh untuk membangun pendidikan yang Islami,” lanjut Alfatah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh juga melaksanakan kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) tahun 2018, pada Sabtu, 15 Desember 2018 yang diikuti 250 Peserta dari unsur, ASN Kanwil Kemenag Aceh, Kankemenag, KUA, Penghulu, Penyuluh, Ormas dan juga Insan Pers. Kegiatan tersebut untuk sosialisasi dan sharing informasi seputar haji dan Umrah.

Kemenag Aceh juga telah melaksanakan kegiatan “Halal Indonesia” sampai menyentuk ke siswa dengan program Halal Road To School. Ada juga kegiatan SALAM (Silaturrahmi Lembaga Keagamaan) bahkan juga beberapa kali kegiatan bersama tokoh lintas agama.

Bahkan Kakanwil juga meminta ASN Kemenag untuk terus melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Jangan berjibaku dengan rutinitas, datang absen lalu tunggu waktu, absen lagi, terus pulang. Tapi lakukanlah inovasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” lanjut Kakanwil.

Menutup tahun 2018, Kemenag Aceh dibawah kepemimpinan Daud Pakeh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kemenag Aceh resmi dibuka. PTSP tingkat provinsi yang ke-33 ini diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan.

M Nur Kholis mengatakan, PTSP merupakan salah satu program Direktif Menteri Agama tahun 2018 yang harus dimiliki oleh setiap Kanwil Kemenag Provinsi se Indonesia.

Adanya PTSP diharapkan bisa meminimalisasikan interaksi antara pengguna pelayanan dengan petugas dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan PTSP sendiri untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menyederhanakan proses layanan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, akuntabel dan terjangkau.

Kakanwil Kemenag Aceh Daud Pakeh mengatakan, saat ini Kemenag Aceh terus melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga, kehadiran Kementerian Agama kian dirasakan masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah daerah setempat.

“Sebagai ikhtiar untuk hal tersebut, Kemenag Aceh menghadirkan PTSP, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ujar M Daud Pakeh.

Begitulah kerjakeras Kemenag Aceh yang dilakukan sepanjang 2018, walau berbagai badai dan rintangan, di penghujung 2018, Kemenag Aceh mampu menuntaskab 11 program direktif menteri Agama. Ini juga sebagai Kado terindah pada peringatan hari Amal Bhakti (HAB) ke 73 Kemenag dari Aceh.

Source: tulisan ini sudah dipublikasi di Harian Analisa pada Sabtu, 5 Januari 2019.

Koetaradja, 6 Januari 2019
@catataniranda