Pemerintah aceh sudah saatnya merumuskan qanun tentang prostitusi online

Banda Aceh - Mahasiswa aceh yang terjerat prostitusi online, lagi-lagi menghentakkan wajah bumi Serambi Mekah. Terlepas yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut karena keterhimpitan ekonomi ataupun karena merosotnya nilai-nilai budaya keislaman.

Satu sisi penegakan hukum terhadap kasus ini terus dilakukan oleh aparat kepolisian dan apresiasi dari kami SEMA-FSH UIN Ar-Raniry kepada jajaran polresta Banda Aceh.

Ketua Umum senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Khaidir, mengatakan terungkapnya beberapa kasus prostitusi online di Aceh, sudah sepatutnya pemerintahan Aceh yang hari ini memberlakukan syariat islam dapat merumuskan qanun tentang prostitusi online, dikarenakan terjadi keresahan yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Dan kami selaku mahasiswa dan pemuda Aceh sangat mendukung penuh pemerintahan aceh dalam mengupayakan pemberantasan maksiat yang ada di bumi Aceh.

Khaidir juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintahan aceh terhadap kasus prostitusi online ini.

pertama, penegakan hukum/sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi ''Tidak hanya mucikari atau germonya. Pekerja seks komersial (PSK) dan pemakai jasanya yang merupakan subyek dalam lingkaran prostitusi harus dikenai sanksi tegas".

kedua, pemerintah Aceh harus lebih gencar dalam menyediakan lapangan kerja. faktor kemiskinan yang seringkali menjadi alasan utama pemuda Aceh terjerumus ke lembah prostitusi.

ketiga yaitu pendidikan yang sejalan. ''Pendidikan bermutu dan bebas biaya akan memberikan bekal kepandaian dan keahlian pada setiap orang agar mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik dan halal,'' katanya.

keempat, yaitu sosial. pembinaan untuk membentuk keluarga yang harmonis merupakan penyelesaian jalur sosial yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah pembentukan lingkungan sosial yang tidak permisif terhadap kemaksiatan sehingga pelaku prostitusi akan mendapat kontrol sosial dari lingkungan sekitar.
kelima, adalah kemauan politik. ''Penyelesaian prostitusi membutuhkan diterapkannya kebijakan yang didasari syariat Islam. Harus dibuat qanun yang tegas mengatur keharaman bisnis apapun yang terkait pelacuran,'' ujarnya.