Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Tapi dalam banyak transaksi, sering juga digunakan mata uang negara lain, seperti dollar karena berbagai pertimbangan, termasuk kemudahan karena nilainya lebih tinggi.

Cryptocurrency lebih dilihat sebagai aset digital dan itu sudah diakui Badan Pengawasan Berjangka Komoditi (Bappepti). Makanya, perdagangan cryptocurrency sudah legal sekarang.

Tapi banyaj pihak yang tidak sepakat dan merasa kurang nyaman, termasuk Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas keuangan. Tahun 2018 awal, saya termasuk yang dapat undangan dari Bank Indonesia membawa aset digital yang di dalamnya juga disinggung mata uang kripto, di Semarang. Saya dengar sendiri, petinggi BI agak anti dengan cryptocurrency. Dosen ekonomi dari malang, malah dengan tegas menyebut BI takut kehilangan pengaruh karena perdagangan cryptocurrency tidak bisa mereka kendalikan. Mereka tidak punya pengaruh di sana. Dan itulah keunikan cryptocurrency.

Ketika FEB Unima buat seminar internasional tentang mata uang kripto, orang BI hadir tetapi tidak mau foto di depan backdrop. Bahkan ia mengkritisi kehadiran mata uang kritpo yang kata berpotensi untuk dijadikan alat pencucian uang, perdagangan narkoba, kegiatan terorisme, dan menyembunyikan dana korupsi. Pokoknya mereka memandang miring terhadap mata uang kripto.

Steemian yang hadir, hanya tertawa saja. Sahabat kita @levycore, sudah membeli kebun kopi dari hasil cryptocurrency. Beberapa yang lain ada yang membeli mobil motor, komputer dll. Namun, menurut saya itu bukan transaksi cryptocurrency, melainkan hasil konversi. Transaksi tetap dilakukan dalam bentuk rupiah.

Tapi, Steem dan SBD sebagai alat transaksi pernah dilakukan anggota Komunitas Steemit Indonesia. Misalnya, membeli sanger di Taufik Kupi Geudong dulu cukup membayar 2 STEEM saja. Sayangnya, itu tidak berlangsung lama.