Sein ke Kiri, Belok ke Kanan

Hari ini ada beberapa agenda yang harus aku ikuti sebagai ASN, dan disisi lain aku juga sebagai seorang ayah dan seorang suami yang ingin memastikan keluargaku bisa "terlayani".

Sebenarnya hari ini adalah jadwal berobat ulang istri ke Rumah sakit Cut Meutia, namun aku harus melaksanakan perintah atasan untuk menghadiri sebuah rapat.

Rapat koordinasi pengendalian inflasi sejatinya diadakan setiap hari senin melalui aplikasi Zoom, dan stakeholdernya adalah Kementerian Dalam Negeri.

Sejak hari Minggu, Ibu Kepala Dinas sudah menghubungi ku, agar aku bisa mewakili beliau pada acara rapat tersebut. Dan aku sudah menyanggupinya untuk hadir. Aku tentu lebih memilih ikut rapat dibandingkan harus ke kantor dinas di Lhokseumawe.

Namun saat aku mau berangkat ke kantor bupati untuk ikut rapat, ada pemberitahuan ulang bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi diundur menjadi tanggal 02 Juli. Dan Ibu Kepala Dinas tetap memintaku untuk mewakilinya karena dia masih berada di ibukota Jakarta.

Kita juga agak bingung untuk menyebut nama ibukota, karena Jokowi menginginkan ibukota pindah ke IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, bahkan berambisi melaksanakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan tahun ini di IKN.

Setelah Kepala dan wakil kepala Otorita IKN mundur atau dimundurkan, Jokowi segera menunjuk Menteri PUPR dan Wakil Menteri Agraria untuk menggenjot pembangunan IKN.

Begitu juga dengan proses di legislatif yang telah melahirkan Undang-Undang Ibukota Negara dan merubah status Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) melalui UU DKJ menjadi Daerah Khusus Jakarta.

Yang membingungkan adalah, sampai di akhir-akhir masa jabatannya, Jokowi belum mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN sebagai tindak lanjutnya, dan "naga-naganya" Keppres itu diharapkan akan dikeluarkan oleh Next Presiden yaitu Prabowo.

Disisi lain, sepertinya Prabowo enggan untuk pindah ke IKN. Apalagi dalam beberapa hal sudah terlihat ada "beda sikap" antara keduanya. Meskipun sebelum terpilih, Prabowo mengklaim diri sebagai penerus Jokowi dan akan melanjutkan semua program Jokowi termasuk IKN. Lha, jadi siapa yang akan pindah ke IKN? Entahlah...!

Sebelum menuju kantor Bupati Aceh Utara, aku mengantar si kecil ke rumah adik di Keude Matangkuli, karena kami mau menitipkan si kecil disana, agar istri bisa ke rumah sakit Cut Meutia untuk kontrol ulang.

Aku singgah di kantor camat Lhoksukon untuk melakukan fingerprint terlebih dahulu dan kemudian mengantar istri sampai di depan rumah mertua agar dia bisa menunggu angkutan (Jumbo) untuk pergi ke rumah sakit.

Aku tidak bisa menemaninya pergi ke rumah sakit, karena harus mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi mewakili Ibu Kepala Dinas yang masih berada di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rangka rapat evaluasi triwulan IV.

Tema inflasi merupakan tema yang "ngeri-ngeri sedap" saat ini karena menyangkut perihal sensitif, yaitu "urusan perut" rakyat Indonesia. Segala bentuk chaos bisa dipicu oleh urusan perut ini. Apalagi hari ini, rupiah berada pada angka 16.342,55 terhadap dollar Amerika.

Ini merupakan lampu merah yang telah diingatkan oleh para ekonom agar rezim mewaspadai kondisi yang terburuk, seperti halnya kejadian di tahun 1998.

Dalam rapat kali ini masih berkutat dengan isu-isu klasik, tingginya harga beberapa komoditi dan juga kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Aku cukup akrab dengan isu kelangkaan pupuk bersubsidi ini karena pernah bergabung dengan Dinas Pertanian sejak tahun 2010 sampai tahun 2016, dimana saat itu nomenklatur dinas kami adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dan pada tahun 2016 sampai sekarang, dinas kami berubah menjadi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena pisah dengan Dinas Pertanian dan bergabung dengan Dinas Perkebunan, sebagai akibat diberlakukannya SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kelola) Kabupaten Aceh Utara yang baru.

Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini tidak pernah selesai dari masa ke masa, meskipun telah melibatkan berbagai unsur untuk pengawasannya. Petani tetap saja sulit mendapatkan pupuk pada saat musim tanam tiba.

Tidak mengherankan bila saat ini, Indonesia masih saja harus mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Persoalan pupuk saja tidak bisa diselesaikan.

Padahal Indonesia merupakan negara agraris serta pernah mencapai swasembada beras dan menjadi pengimpor beras di kawasan Asia Tenggara pada masa rezim Orde Baru.

Selama rezim Jokowi hampir sepuluh tahun, berbagai komoditi lainnya juga harus diimpor, padahal sebelumnya Jokowi mengkritik keras Kebijakan Impor Pangan dan berjanji bila memerintah, maka ia akan menghentikan impor.

Tapi seperti itulah Jokowi. Warga +62 sudah hapal dengan tabiatnya "Sein ke kiri, belok ke kanan" kayak emak-emak. Bilangnya tidak impor, malah impor. Bilangnya tidak cawe-cawe, malah cawe-cawe, dan seterusnya.

Pantas saja, Ben Bland dari Lowy Institute dalam bukunya menyebut Jokowi sebagai The Man of Contradictions.

Karena kegagalan menyediakan kebutuhan rakyat serta gagal mengurangi angka kemiskinan maka "jurus pemadam kebakaran" menjadi opsinya. Bantuan Sosial (Bansos) dan bantuan pangan menjadi langkah populis rezim yang harus dilakukan meski tidak menyelesaikan akar permasalahannya.

Yang menjadi rawan adalah proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang didepan mata pada bulan November mendatang, sementara anak-anak presiden akan ikut berkontestasi dengan adanya putusan Mahkamah Agung tentang batas minimal calon kepala daerah.

Akankah terjadi Dejavu seperti pilpres februari lalu. Mari kita tunggu tanggal mainnya....

Selesai rapat, aku segera kembali ke Matangkuli untuk menjemput si kecil di rumah adikku karena si kecil sudah sibuk menelponku dan sudah tidak betah di rumah adikku. Aku hanya singgah sebentar di Mesjid H. Muhammad Hanafiah di Desa Mns. Ranto- Desa Pulo Dolang, dan kemudian segera menjemput si kecil.

Sekian postinganku kali ini tentang aktivitas ku di hari ini. Sepertinya "awan gelap" masih membayang-bayangi kami warga +62. Stay healthy and fun. Ciao..!

Regards

@alee75

ABOUT ME