Terus Diburu, Populasi Spesies Hewan Langka Terancam Punah

Ranger dari FKL menemukan jerat binatang melakukan patrol di kawasan hutan di kawasan hutan Bengkung, Kota Subulussalam, Aceh. (Al amin/Rakyat Aceh/JawaPos.com)
Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Aceh memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Hutan seluas 22 juta hektare itu memiliki ratusan spesies hewan langka. Kini keberadaannya terus tergerus, karena habitatnya terus diburu para predator hewan langka.
Manajer Wildlife Protection Tiam Forum Ekosistem Leuser (FKL), Dedi Yansyah menyenbut, KEL merupakan rumah bagi 380 spesies burung dan 36 dari 50 spesies burung Sundaland. Hampir 65 persen atau 129 spesies dari 205 spesies mamalia besar dan kecil di Sumatera tercatat hidup di tempat ini.

Kini habitat mereka semakin terancam. Berdasarkan data FKL dari Januari hingga Juli 2017, terdapat 142 kasus perburuan dengan jumlah perangkap ditemukan 205 jerat untuk satwa seperti harimau yang selanjutnya dimusnahkan.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Sapto Aji Prabowo Sapto juga membenarkan adanya perburuan hewan dilindungi di KEL. Adapun saat ini satwa paling banyak diburu di Aceh adalah harimau, gajah, orangutan, rangkong, rusa, trenggiling dan beberapa satwa dilindungi lainnya.
“Satwa-satwa ini merupakan kekayaan Aceh karenanya harus kita jaga. Perburuan yang terjadi membuat populasi satwa-satwa dilindungi ini terus menurun jumlahnya,” ujar Sapto seperti dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group).
Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Armensyah Thay mengakui, banyak mendapat laporan soal perburuan hewan langka di Aceh. Hanya saja keterbatasan personel membuat laporan tidak dapat dioptimalkan untuk mengungkapnya.
“Kita juga selama ini bekerjasama dengan BKSDA Aceh dan lembaga lainnya guna dapat menekan perburuan liar,” ujarnya.
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyebutkan, mereka yang juga konsern terhadap aktivitas perlindungan lingkuhan hidup juga sering menemukan banyaknya pelaporan yang kurang ditindaklanjuti.

“Bisa kita pahami, kurangnya personel salah satu alasan utama lambatnya penanganan laporan. Ironinya ini diperparah dengan masih banyaknya personil penegak hukum yang kurang paham dengan permasalah dan masalah lingkungan hidup,” tukas Askhalani yang diminta tanggapan terkait ini.