Penilaian Kerapuhan Sektor Pendidikan Aceh

Fitur Utama dari Ketahanan dan Kerentanan Sektor
Sejumlah fitur menunjukkan ketahanan sektor tingkat tinggi. Meskipun berpotensi menimbulkan dampak negatif dari konflik dan tsunami, permintaan untuk pendidikan dasar dan menengah terus meningkat, sebagian karena nilai yang tinggi untuk pendidikan di Aceh. Hal ini diperkuat oleh harmonisasi yang luas dari Depdiknas dan penyediaan sekolah MORA dalam konteks nilai-nilai Islam yang kuat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan rencana strategis pendidikan Aceh.

Rasa relawan yang kuat dalam budaya pendidikan Islam juga telah memastikan kehadiran guru dalam keadaan yang sulit. Pengeluaran pemerintah pusat dan propinsi / kabupaten yang ekstensif sejak 2005 untuk peningkatan guru, insentif guru dan anggaran operasional sekolah berarti bahwa prospek ketahanan sektor cukup menjanjikan. Pemerintah pasca tsunami yang luas dan dukungan donor untuk restorasi dan perluasan anak usia dini, infrastruktur sekolah dasar dan menengah (membangun kembali dengan lebih baik) merupakan kontributor lain untuk ketahanan sektor.

Fitur penting lainnya yang berkontribusi pada ketahanan sektor adalah komitmen politik yang berkelanjutan untuk pendidikan. Dilaporkan bahwa hampir semua parlemen distrik mengalokasikan lebih dari 20% pengeluaran publik untuk pendidikan. Fitur ketahanan terkait adalah pertumbuhan nyata yang nyata dan proyeksi pengeluaran pendidikan selama 2005/2011, dengan 30% dari pendapatan minyak dan gas yang dikhususkan untuk sektor ini. Diperkirakan bahwa sumber daya pendidikan Aceh akan berada di sekitar Rp. 2 triliun (US $ 0,2 miliar) per tahun hingga 2011, memberikan provinsi Aceh belanja per kapita tertinggi kedua (diperkirakan US $ 45 per kapita, dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar US $ 20).

Namun demikian, ada sejumlah potensi sumber kerapuhan. Ada variasi rasio kemiskinan yang signifikan antar kabupaten, bahkan di kabupaten kaya minyak (misalnya Aceh Utara), yang memiliki rasio kemiskinan sekitar 30% (dua kali rata-rata nasional). Ini dapat menciptakan kesenjangan yang serius dalam akses ke pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi yang membayar fee. Ada juga variasi distrik yang signifikan dalam kinerja ujian sekolah menengah pertama, mulai dari rata-rata 7,9 dari 10 hingga 5,2 dari 10, yang dapat menciptakan perbedaan yang signifikan dalam akses ke tingkat penerimaan ke pendidikan menengah atas dan lebih tinggi di mana tingkat pengembalian ekonomi lebih tinggi. Warisan positif dari rekonstruksi tsunami adalah pekerjaan bagi mantan gerilyawan, perempuan dan lulusan sekolah menengah. Ini bisa dengan cepat berubah menjadi sumber kerapuhan kecuali jika ketetapan pelatihan keterampilan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan penghasilan pendapatan ditangani.

Penilaian Status Kesulitan Pendidikan Keseluruhan
Penilaian keseluruhan adalah bahwa keamanan dan lingkungan politik saat ini kondusif untuk perencanaan reformasi pendidikan yang lebih dapat diprediksi. Demikian pula, lingkungan ekonomi dan fiskal yang relatif stabil dan dapat diprediksi juga membantu mendorong reformasi sektor pendidikan jangka panjang. Sebagai akibatnya, sistem pendidikan di Aceh dapat dicirikan sebagai berada pada tahap akhir transisi dari rekonstruksi ke pembangunan sektor yang lebih berkelanjutan. Akses yang setara untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar / menengah pertama (pendidikan dasar) sangat terjamin, di samping perluasan pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Mempercepat transisi lebih lanjut akan membutuhkan penanganan ketidakadilan kabupaten yang signifikan dalam akses ke pendidikan pasca-pendidikan dan peluang pelatihan keterampilan.
Pada tahap ini, tingkat kemiskinan yang signifikan mungkin merupakan sumber potensi kerapuhan yang lebih besar daripada masalah keamanan atau pemerintahan politik. Pertanian dan perikanan tetap menjadi jantung ekonomi dan menghasilkan tenaga kerja yang mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini, melalui pendidikan formal dan pelatihan keterampilan sangat penting. Meskipun peningkatan akses pendidikan cukup menjanjikan, penguatan kualitas pendidikan merupakan tantangan langsung, terutama di kabupaten yang lebih miskin, lebih pedesaan dan terpencil. Meskipun rencana pendidikan provinsi Aceh merupakan awal yang bermanfaat, sumber kerapuhan adalah ketidakefisienan teknis dan administratif. kapasitas dalam 23 kabupaten/kota, untuk merumuskan rencana operasional dan strategi pembiayaan yang selaras dengan prioritas dan strategi pendidikan provinsi yang disepakati.

Kerentanan dan Resiliensi Sektoral, Peluang dan Risiko
Peluang sebelumnya untuk menetapkan pembangunan sektor pada jalur yang tangguh telah dirusak oleh masalah keamanan dan tata kelola. Sebagai contoh, iklim secara keseluruhan lebih kondusif daripada periode 1998/2001, ketika respons darurat banyak terjadi akibat krisis keuangan tahun 1997. Upaya sebelumnya untuk merumuskan dan melaksanakan strategi sektor pendidikan jangka menengah Aceh pada tahun 2001/2002 sebagai tanggapan terhadap pengakuan kebutuhan untuk mengalokasikan dana otonomi khusus yang kandas dalam menghadapi pemulihan permusuhan. Demikian pula, selama periode 2003/2004, terlepas dari masalah undang-undang pendidikan nasional yang baru, tidak adanya serangkaian prioritas sektor pendidikan nasional, strategi dan target, membuatnya bermasalah untuk merumuskan rencana strategis pendidikan provinsi Aceh.

Lingkungan keseluruhan pada tahun 2009 jauh lebih kondusif bagi ketahanan dan keberlanjutan sistem pendidikan. Lingkungan tata kelola keamanan telah stabil dan pemilihan parlemen dan presiden nasional baru-baru ini pada tahun 2009 memberikan kesinambungan pemerintahan politik nasional dan Aceh. Fase berikutnya dari perumusan kebijakan nasional dan perumusan strategi untuk periode 2010/2014 saat ini sedang berjalan, memberikan prospek untuk keberlanjutan kebijakan dan konsolidasi dari strategi pendidikan sebelumnya (Renstra 2005/2009). Ini memberikan peluang untuk memperbarui rencana strategis pendidikan provinsi Aceh tahun 2007, yang sepenuhnya sejalan dengan prioritas pendidikan nasional. Memperbarui rencana strategis pendidikan Aceh juga akan memberikan peluang untuk membangun kepemilikan pemangku kepentingan yang luas dari rencana saat ini dan juga memastikan sinergi dengan prioritas pendidikan dan pembiayaan nasional yang direvisi (misalnya, peningkatan dalam dana operasional sekolah, percepatan peningkatan guru dan program insentif). Lingkungan perencanaan dan fiskal yang dapat diprediksi selama lima tahun ke depan juga memberikan kesempatan untuk membantu mengamankan kebijakan yang lebih berorientasi kebijakan dan hasil pendidikan, menggunakan sumber daya provinsi yang signifikan untuk pendidikan.

Peluang khusus adalah pengenalan mekanisme pembiayaan pemerataan dan pembiayaan berbasis kinerja, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pemerataan kabupaten yang lebih besar dalam sumber daya dan kinerja pendidikan. Mekanisme-mekanisme ini adalah bagian dari strategi pendidikan Aceh saat ini, yang didukung oleh parlemen provinsi pada 2007/2008, tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan.

Kerangka kerja hasil terpecah kinerja kabupaten yang lebih banyak juga akan memberikan peluang untuk lebih terlibat secara kuat dengan badan pengawasan lokal dan badan pengawas (misalnya parlemen kabupaten, otoritas audit kabupaten).

Namun demikian, potensi risiko yang signifikan dapat diidentifikasi. Pertama, kecuali perluasan pendidikan pasca-pendidikan dan pelatihan keterampilan membantu mengurangi kemiskinan (misalnya melalui penciptaan lapangan kerja), dukungan publik dan politik untuk reformasi pendidikan dapat berkurang.

Risiko potensial kedua adalah bahwa sumber daya pendidikan provinsi dapat terus memprioritaskan belanja rutin (misalnya insentif guru, guru kontrak) daripada fokus pada pengembangan sektor. Risiko ini dapat semakin diperburuk oleh meningkatnya biaya program peningkatan / insentif guru.

Risiko ketiga adalah perencanaan strategi / keuangan tingkat provinsi dan kabupaten yang tidak merata dan pelaksanaan anggaran dan Singkatnya, lingkungan secara keseluruhan kondusif untuk konsolidasi dan implementasi elemen kunci dari strategi ketahanan sektor pendidikan yang berfokus pada i) penguatan administrasi pendidikan, perencanaan dan kapasitas manajemen, termasuk membangun hubungan pusat / provinsi / kabupaten yang lebih baik; ii) menggunakan hasil yang lebih berorientasi pada perencanaan sektor dan pemantauan dan pembagian informasi, sebagai dasar untuk meningkatkan klien, pemerintah, parlementer, akuntabilitas bersama; dan iii) menggunakan sumber daya pendidikan yang signifikan untuk mencapai beberapa 'kemenangan cepat', terutama akses universal untuk pelatihan pendidikan menengah atas dan ketrampilan terkait.